Palu – Perjuangan Masyarakat Pantoloan (PMP) menegaskan akan menggelar aksi dalam waktu dekat sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, terkait polemik rencana pemindahan trayek Kapal Pelni dari Pelabuhan Pantoloan ke Pelabuhan Donggala.
Keputusan tersebut merupakan hasil rapat konsolidasi yang digelar di Terminal Penumpang Pelabuhan Pantoloan, Jumat (3/7/2026) malam. Kegiatan itu dihadiri sekitar 250 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, perwakilan perempuan, nelayan, buruh, serta berbagai elemen masyarakat dari Pantoloan, Lambara, Panau, Baiya, Kayumalue, Kaliburu, Wombo, Labuan, Wani, Laiba, Toaya, dan sejumlah wilayah lainnya.
Ketua PMP, Zulkarnain, mengatakan masyarakat selama ini telah menempuh berbagai jalur yang konstitusional, mulai dari dialog dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, komunikasi dengan instansi terkait, penyampaian dokumen akademik, hingga menyerahkan data dan fakta lapangan mengenai dampak sosial, ekonomi, keamanan, dan lingkungan akibat rencana pemindahan trayek tersebut.
Menurutnya, hingga kini masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai dasar kebijakan pemindahan trayek Kapal Pelni.
"Kami sudah menempuh seluruh mekanisme yang disediakan negara. Kami datang membawa data, fakta lapangan, dan kajian yang kami susun berdasarkan kondisi riil masyarakat. Namun sampai hari ini kami belum melihat adanya penjelasan yang utuh mengenai dasar kebijakan tersebut," tegas Zulkarnain.
Ia juga mempertanyakan belum dibukanya kepada publik kajian yang menjadi dasar pemindahan trayek, baik dari aspek sosial, ekonomi, keamanan maupun lingkungan.
Menurut Zulkarnain, sebelum muncul rencana pemindahan trayek, pelayanan Kapal Pelni di Pelabuhan Pantoloan berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Justru setelah muncul rencana tersebut, keresahan mulai dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.
Selain menyampaikan penolakan, PMP juga menawarkan solusi agar pelayanan pelayaran tetap berjalan optimal, yakni Kapal Pelni tetap beroperasi di Pelabuhan Pantoloan, sementara Dharma Kencana tetap melayani dari Pelabuhan Donggala.
"Kami tidak hanya datang membawa penolakan. Kami juga menawarkan solusi agar kepentingan seluruh masyarakat tetap terakomodasi. Namun hingga hari ini solusi tersebut juga belum memperoleh respons yang jelas," ujarnya.
Koordinator Lapangan I PMP, Abd. Wahyudin, menilai pemerintah telah memiliki waktu yang cukup untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta dan kebutuhan masyarakat.
"Semua data, fakta lapangan, dan kajian sudah kami sampaikan. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah segera mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut," katanya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan II, Moh. Dzar, menegaskan bahwa setiap kebijakan publik seharusnya dibangun berdasarkan kondisi riil di lapangan.
"Pemerintah harus melihat langsung kondisi masyarakat sebelum mengambil keputusan. Kebijakan publik harus dibangun di atas fakta, kebutuhan rakyat, dan kajian yang objektif sehingga tidak menimbulkan persoalan baru," ujarnya.
Dalam forum tersebut, perwakilan masyarakat dari Kayumalue, Labuan, dan Wombo juga menyatakan dukungan terhadap perjuangan PMP. Mereka menilai persoalan pemindahan trayek tidak hanya berdampak bagi masyarakat Pantoloan, tetapi juga masyarakat di sejumlah wilayah lainnya yang selama ini memanfaatkan layanan Pelabuhan Pantoloan.
Berdasarkan hasil konsolidasi, aliansi masyarakat yang diakomodir PMP berkomitmen meningkatkan perjuangan melalui aksi dalam waktu dekat. Hingga saat ini, sekitar 3.500 warga telah menyatakan kesiapan untuk ikut mengawal aspirasi tersebut.
Menutup pernyataannya, Zulkarnain menegaskan bahwa perjuangan PMP bukan ditujukan kepada masyarakat Donggala, melainkan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum memiliki dasar yang dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
"Kami tidak memiliki persoalan dengan saudara-saudara kami di Donggala. Yang kami perjuangkan adalah kebijakan publik yang harus berpihak kepada rakyat, memiliki dasar yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Kami berharap pemerintah segera mengambil keputusan yang memberikan kepastian dan menjawab aspirasi masyarakat," pungkasnya.
Jika diinginkan, saya juga bisa membuat versi yang lebih bergaya berita media online dengan lead yang lebih kuat dan judul yang lebih menarik untuk meningkatkan daya baca.
