Palu – Pemerintah Kota Palu menerima Anugerah Prakarsa Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KND RI, Dr. Dante Rigmalia, M.Pd., kepada Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, S.E., pada pembukaan Dialog Bersama Ketua KND dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) Kota Palu, Kamis (8/10/2026), di Sriti Convention Hall Center, Kota Palu.
Anugerah tersebut diberikan atas dukungan Pemkot Palu terhadap Gerakan Indonesia Inklusif-Ramah Disabilitas, khususnya dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Palu.
Dialog yang mengusung tema “Menuju Kota Palu Ramah Disabilitas: Sinergi Pemerintah Daerah dan Komisi Nasional Disabilitas dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” itu menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, KND, dan organisasi penyandang disabilitas.
Dalam sambutannya, Wali Kota Hadianto menegaskan agar dialog tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mencermati setiap pembahasan dan mencatat berbagai hal yang dapat diwujudkan secara nyata.
“Jangan dijadikan acara ini seremoni saja. Tolong disimak betul, buat catatan-catatan yang bisa kita wujudkan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mewujudkan untuk mereka,” tegas Hadianto.
Menurutnya, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan perhatian dan dukungan bersama. Hal itu penting karena masih terdapat penyandang disabilitas yang menghadapi keterbatasan akses dan berpotensi mengalami marginalisasi.
Hadianto juga mengajak seluruh pihak memahami bahwa setiap orang memiliki persepsi dan ukuran kebahagiaan yang berbeda, termasuk penyandang disabilitas.
“Mungkin kita anggap kita sempurna, kita juga punya persepsi kebahagiaan sendiri. Begitupun mereka yang disabilitas, mereka punya kebahagiaan sendiri,” ujarnya.
Karena itu, pembangunan Kota Palu yang ramah disabilitas, kata dia, tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan pemerintah. Dukungan keluarga dan kepedulian seluruh elemen masyarakat juga diperlukan.
Kepada keluarga penyandang disabilitas, Hadianto berpesan agar komunikasi dengan pemerintah tetap dijaga. Menurutnya, pemerintah maupun masyarakat sama-sama memiliki keterbatasan sehingga diperlukan sikap saling mengingatkan dan menguatkan.
“Jangan putus hubungan dengan pemerintah. Kita tempatnya lalai dan lupa. Kita saling mengingatkan dan menguatkan. Jangan pernah pupus harapan di antara kita,” katanya.
Ia berharap perhatian terhadap penyandang disabilitas dapat diberikan secara optimal, terutama dalam mendorong mereka agar mampu hidup mandiri sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing.
“Apa yang bisa kita berikan, berikan, agar mereka bisa mandiri. Karena persepsi kemandirian mereka itu berbeda,” tuturnya.
Hadianto menekankan pentingnya hubungan yang kuat antara pemerintah, keluarga, organisasi penyandang disabilitas, dan masyarakat agar berbagai kebutuhan penyandang disabilitas dapat direspons secara bersama-sama.
“Pokoknya saling menguatkan. Jadikan pemerintah ini jadi komiu punya rumah. Saya pastikan saya tidak akan jauh dari komiu. Mumpung jabatan saya masih wali kota, manfaatkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Penerimaan Anugerah Prakarsa Inklusi tersebut menjadi momentum bagi Pemkot Palu untuk terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, memastikan kesetaraan akses, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.
